Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan kelembagaan transportasi di Indonesia. Awalnya, urusan perhubungan di tingkat nasional dikenal sebagai Departemen Perhubungan yang lahir dalam masa perjuangan kemerdekaan, sebagai gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun, penggabungan ini tidak bertahan lama; kemudian masing-masing departemen dipimpin pejabat berbeda: Kementerian Perhubungan oleh Ir. Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum oleh Ir. Putuhena.

Dalam sejarahnya, Departemen Perhubungan memegang peran penting, salah satunya saat agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Dinas Telegram yang menjadi salah satu bagian di Departemen Perhubungan berhasil mengirimkan pesan penting kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat, menjaga keberlangsungan republik. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS pada 1949, Departemen Perhubungan mengatur transportasi laut, udara, darat, perkeretaapian, pos, telegraf, dan telekomunikasi.

Fokus utama pada era awal kemerdekaan adalah pengelolaan perhubungan darat, termasuk perbaikan jalur kereta api yang rusak akibat perang. Perubahan kelembagaan terus terjadi, termasuk pembentukan Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda dan pendirian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tahun 1952. Pada masa Demokrasi Terpimpin, struktur kelembagaan mengalami pengelompokan ulang di bawah Kementerian Distribusi.

Seiring berjalannya waktu, termasuk masa Orde Baru, struktur organisasi di tingkat nasional terus diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Pangandaran, Dinas Perhubungan hadir untuk melaksanakan kewenangan urusan transportasi di wilayahnya, mendukung kebijakan nasional, serta menangani kebutuhan masyarakat lokal di bidang transportasi darat, laut, dan penyeberangan.

Kini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi, keselamatan, dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan daerah serta menunjang potensi pariwisata Pangandaran sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat.